Ini Makna HUT RI ke-74 Bagi Ketua PA Lubuk Sikaping

Ketua PA (Pengadilan Agama) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Nongliasma S.Ag., MH
Ketua PA (Pengadilan Agama) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Nongliasma S.Ag., MH (Ist)

Oleh: Syafriadi

Jurnalis dari Riau

“Seiring dengan perjalanan waktu tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama di Kabupaten Pasaman, semakin membaik, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk dari tahun ke tahun.”

Apa makna HUT keluarga besar Pengayoman itu bagi Nongliasma S.Ag., MH, yang menjabat sebagai Ketua PA (Pengadilan Agama) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman?

''Kami ditantang untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang semakin baik kepada masyarakat," katanya.

Ditemui usai peringatan HUT Mahkamah Agung ke-74 di Lubuk Sikaping, Senin (19/8/2019), Nong mengatakan bahwa pelayanan dengan kualitas yang semakin baik untuk masyarakat didasarkan dengan perkembangan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang terjadi belakangan ini, terutama kemajuan iptek di bidang IT (informasi dan teknologi).

''Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem elektronik," kata Nong, sambil menjelaskan pelayanan dengan sistem elektronik mampu memutus begitu banyak mata rantai pelayanan, yang pada gilirannya akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat untuk  berurusan dengan lembaga peradilan, terutama di Kabupaten Pasaman.

Mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan para pihak dan penyerahan produk peradilan, menurut Nong, bila dengan memanfaafkan sistem elektronik dipastikan akan mengalami banyak kemudahan dibandingkan dengan sistem konvensional yang dikenal selama ini, baik memudahan di segi pembiayaan maupun waktu yang dipakai untuk kepentingan dimaksud.

Dijelaskan, di tengan tingkat persaingan hidup yang cenderung semakin ketat belakangan ini, semakin banyak orang yang alergi dengan hal-hal atau urusan yang terkesan hanya memberatkan.  “Bila kita masih terpaku dengan pola lama yang dikenal selama ini, sementara zaman terus berubah, berarti kita tidak mampu membaca tanda-tanda zaman,” katanya.

Apa yang diharapkan dengan penerapan sistem elektronik itu? Menurut Nong, sasaran yang hendak dicapai, antara lain masyarakat tidak lagi merasa diberatkan bila berurusan dengan lembaga peradilan, baik dari segi pembiayaan maupun waktu yang terpakai untuk berperkara. "Yang tidak kalah penting adalah semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat."

Nong mengakui, seiring dengan perjalanan waktu tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama di Kabupaten Pasaman, semakin membaik, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk dari tahun ke tahun. "Itu menandakan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin membaik," ungkapnya.

Dalam pandangan Nong, realitas itu juga menunjukkan kian membaiknya tingkat kesadaran hukum di tengah masyarakat, karena terbaca kecenderungan bahwa masyarakat lebih mempercayakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bermuatan hukum yang terjadi di masyarakat.

Tapi Nong mengakui penerapan sistem elektronik untuk menunjang kesadaran hukum masyarakat bukan tanpa kendala. Antara lain, menurut Nong, belum semua masyarakat di Kabupaten Pasaman yang melek digital. Pada saat bersamaan, imbuhnya, masih terdapat sejumlah kawasan di kabupaten itu yang belum terjangkau oleh jaringan internet.

"Ini kita posisikan sebagai tantangan," kata Nong. Dalam kacamata seorang Nong, tantangan bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan untuk ditaklukkan. "Kita sudah menyiapkan sejumlah formulasi untuk menghadapi tantangan semacam itu," terang Nong. "Salah satu caranya adalah dengan mempergenar sosialisasi langsung ke tengah masyarakat."

Perjelas Status Perkawinan

Bukti semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Pasaman, Nong menunjuk  data di 2018, di mana pada saat itu tercatat perkara yang masuk di PA Lubuk Sikaping sebanyak sekitar 500. “Angka itu jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Nong, tanpa merinci lebih jauh.

Sebanyak sekitar 500 perkara yang masuk itu, imbuh Nong, didominasi oleh anggota masyarakat yang ingin memperjelas status perkawinannya, dan untuk mendapatkan kembali buku nikah yang sudah masuk. “Ini ‘kan sebagai sebuah indikasi yang kuat, yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Pasaman kian tinggi,” sebutnya.

Karena, sebut Nong, semakin banyak masyarakat yang menyadari tentang perlunya kejelasan status perkawinan. Termasuk juga kesadaran akan pentingnya buku nikah. “Status perkawinan perlu diperjelas karena pada saat-saat tertentu sangat dibutuhkan,” ungkapnya. Seperti pasangan yang sudah bercerai yang hendak menikah lagi, memerlukan kejelasan status perkawinan.

Penulis: Khadijah