Korupsi Seolah Telah Membudaya, Para Milenial Bisa Apa?

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ismail Syahputra, S.Si

[Alumni FMIPA Kimia Universitas Andalas]

baca juga: Vicky Prasetyo Menikah Puluhan Kali, Kalina: Ini Bukan Masalah Bucin

KLIKPOSITIF - Dewasa ini, praktik korupsi bisa diibaratkan seperti tumor ganas yang mengakar dalam tubuh suatu negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dilansir dari salah satu program di official Youtube channel KPK, Alexander Marwata (Wakil ketua KPK) menyampaikan bahwa praktik korupsi terjadi merata di setiap daerah di Indonesia.

Praktik korupsi tetap mewabah di provinsi yang jumlah penduduknya lebih sedikit, meskipun pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa. Bahkan di awal tahun 2020, Ali Fikri (PLT juru bicara KPK bidang Penindakan) menyampaikan bahwa setidaknya ada dua puluh kasus korupsi yang tengah dipantau oleh KPK.

baca juga: Viral Sekelompok Orang Diduga Ritual Pengabdi Setan, Netizen: Jangan-jangan Cuma Konten youtube

Isu korupsi dan upaya melemahkan penindakan kasus korupsi pun kembali menjadi headline news di media massa baru-baru ini ketika tercuatnya kabar vonis satu tahun oleh Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada dua terdakwa kasus penyiraman air keras ke wajah salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan.

Hal ini dinilai publik tidak wajar, pasalnya vonis tersebut dinilai sangat ringan dengan alasan yang bisa dikatakan mengada-ada (ga sengaja), padahal kasus ini sudah diproses selama lebih kurang tiga tahun dua bulan. Kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK tersebut tidak hanya menyangkut pribadi Novel Baswedan, namun dinilai melecehkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

baca juga: Tagar KitaNikita Trending, Netizen Sebut Nikita Mirzani Terangker Sejagad dan For President 2024

Sebagai sebuah penyakit sosial yang harus disembuhkan, maka "tumor ganas korupsi" membutuhkan "dokter" yang bisa menangani seluruh proses operasi, pengobatan, serta perawatan hingga sembuh total. Dalam hal ini, dokter yang dibutuhkan adalah KPK, sebuah lembaga yang dinilai masyarakat paling kredibel dan terpercaya untuk memberantas korupsi di tubuh negara ini.

Berbagai upaya KPK untuk memberantas korupsi pun telah banyak disaksikan oleh masyarakat, diantaranya menyuapi masyarakat dengan kiat-kiat upaya pencegahan korupsi, memperbaiki sistem untuk memblokade jalan-jalan pembuka praktik korupsi, dan mengubah budaya korupsi yang sudah mewabah sejak orde baru. Namun, sekuat dan sehebat apapun KPK dalam memberantas korupsi, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal jika KPK berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Bantuan disini diartikan sebagai kesadaran dan integritas masyarakat yang bisa menjadi korban dan pelaku praktik korupsi itu sendiri.

baca juga: Heboh Skandal Video Mirip Gisel Anastasia, Netizen Ramai-ramai Menganalisisnya

Ketika "tumor korupsi" semakin ganas merusak sistem tubuh pemerintahan ini, lantas milenials bisa apa? Apakah pemuda produktif tanah air era 4.0 ini hanya bisa menjadi penonton dan supporter yang pandai mengeluh dan menggerutu menyaksikan perlahan-lahan negara menuju ambang kehancurannya? Tentu saja tidak. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya menjadi peluang besar bagi milenials untuk turut berkontribusi memberantas korupsi dari akarnya.

Ratusan platform online maupun offline dapat dimanfaatkan untuk menjadi wadah dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah direvisi oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah ke upaya "pengobatan" setelah kasus korupsi terjadi, maka milenials dapat menjadi agen yang membantu pencegahan sebelum penyakit ini merusak tubuh negara.

Kaidah mencegah lebih baik daripada mengobati sangat tepat digunakan dalam kasus ini. Sebagai orang yang sedang memasuki usia produktif, milenials seharusnya memegang teguh budaya politik partisipan. Setidaknya ada tiga peran yang bisa dilakukan oleh milenials, yaitu agent of change, social control, dan iron stock.

Sebagai agent of change (agen perubahan), milenials perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini kepada generasi penerus melalui sektor pendidikan, baik pendidikan keluarga maupun pendidikan formal di sekolah. Berbagai upaya tersebut bisa dimulai dari menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan dalam lingkaran keluarga hingga melalui institusi pendidikan dengan mengupayakan agar siswa di sekolah belajar untuk mendiri dan tidak melakukan kecurangan ketika ujian.

Budaya-budaya seperti ini yang bisa membentuk mental anak-anak untuk menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas di kemudian hari. Membiarkan anak-anak terbiasa mencontek ketika ujian dan suka berbohong, dapat merusak mental anak-anak untuk terbiasa berbuat kecurangan ketika dewasa hingga mereka berani menjalankan praktik korupsi.

Sebagai social control, milenials bertanggung jawab melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan di negeri ini, termasuk praktik korupsi. Kontrol sosial dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform yang tersedia, mulai dari media sosial, menulis di media cetak maupun media online, serta menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi secara langsung di lapangan. Jiwa-jiwa kritis milenials sangat dibutuhkan disini.

Melihat fenomena yang terjadi di kalangan pemuda saat ini, apakah mungkin milenials mampu? Tentu saja mampu. Mengapa selama dua puluh dua tahun belakangan masyarakat masih saja mengagung-agungkan kisah heroik aksi 1998 yang berhasil meruntuhkan suatu orde yang bobrok? Apakah tidak ada upaya milenials dalam mengontrol pemerintahan?

Upaya-upaya tersebut tentu saja ada, berbagai aksi nasional sudah dilakukan, sebut saja aksi gejayan memanggil yang menyeret nama Fatur (Presiden Mahasiswa UGM) dan aksi kartu kuning yang menjadi personal branding Zadit Taqwa (Presiden Mahasiswa UI). Namun, berbagai aksi tersebut dianggap belum seheroik 98 karena tidak kompaknya milenials dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat dan mengontrol jalannya pemerintahan sehingga bisa dikatakan aksi-aksi tersebut memiliki efek yang jauh lebih kecil dibanding aksi 98. Keinginan, kesadaran, dan kekompakkan milenials dengan satu tujian yaitu untuk memberantas kejahatan tikus-tikus berdasi di negeri ini perlu digalakkan dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial.

Sebagai iron stock, milenials harus berupaya untuk membekali diri dengan berbagai ilmu, softskills dan membentuk jiwa kepemimpinan yang berintegritas serta kompeten untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, milenials lah yang akan menjadi pengganti untuk menempati posisi-posisi strategis di sektor politik dan pemerintahan di masa depan. Maka milenials harus memiliki idealisme dan tekad yang kuat untuk menjadi pemimpin yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar (mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Editor: Khadijah